Beranda > Info Penemuan Baru > SDM Indonesia

SDM Indonesia

Februari 16, 2011

Netsains.com – Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mengatur penguasaan sumber daya alam oleh negara dan kemakmuran rakyat sebagai goalput-nya. Berbekal ‘ayat suci’ inilah negara menjalankan amanahnya mengelola kekayaan alam kita. Hasilnya mengesankan, Indonesia termasuk 30 besar negara pengekspor di dunia dengan nilai ekspor sekitar 120 miliar dolar AS (WTO, 2010), ranking  ini pun meningkat dari tahun ke tahun.

Eksploitasinya semakin membaik, namun siapa berani jamin tujuannya sudah sejalan dengan konsep? Kenyataannya berbanding terbalik. Persentase penduduk miskin di Indonesia masih tinggi, 13,3 % atau sekitar 31,02 juta jiwa (BPS, 2010). Soal pemerataan pembangunan, kemiskinan itu justru paling parah di daerah-daerah yang jauh dari hiruk-pikuk pembangunan di Jakarta, namun kaya sumber daya alam, misalnya di provinsi Papua yang tingkat kemiskinannya 36,80 %, Papua Barat 34,88 %, Maluku 27,74 %, dan Aceh 20,98 % (BPS, 2010). Lantas di mana kemakmuran rakyatnya?

Memproyeksikan Kebanggaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM

Kini telah muncul kesan di mata masyarakat kita bahwa kekayaan alam sepertinya bukan milik rakyat lagi, melainkan milik siapa yang berkuasa saat ini dan pihak asing mana saja yang dilibatkan dalam eksploitasi. Ini jelas tergambar dalam ironi yang berkembang di masyarakat, “Indonesia tanah air beta, airnya beli tanahnya sewa”. Di sisi lain, kita juga semakin sadar bahwa abad 21 tidak mungkin disongsong dengan hanya menjual kekayaan alam yang terus menipis. Oleh karena itu, rasa kebanggaan masyarakat kita yang semakin redup akibat hilangnya ‘rasa memiliki’ terhadap alam warisan nenek moyang tersebut harus segera kita ubah proyeksinya, dinyalakan kembali ke arah kebanggaan terhadap sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Ini memang pilihan yang sulit, membanggakan SDM Indonesia di hari ini kesannya hanya berutopia belaka. Indeks pembangunan SDM Indonesia menurut United Nations Development Programme (2008) terpuruk di ranking 107 dengan nilai indeks 0.728, di bawah Vietnam (rank. 105), Sri Lanka (99) dan Filiphina (90). Bahkan menurut BNP2TKI (2010), 95 % angkatan kerja di Indonesia tidak memiliki ketrampilan yang siap pakai untuk memasuki dunia kerja. Pernyataan BNP2TKI di atas mengherankan, mengingat perguruan tinggi kita dewasa ini justru cenderung berorientasi menjadikan para sarjananya sebagai ‘benda hidup’ siap pakai (human as tool) ketimbang seorang intelektual kritis atau wirausahawan mandiri.

Namun terlepas dari buruknya pengelolaan SDM Indonesia, bila kita mau teliti mengamati, selalu saja ada segelintir anak bangsa yang lolos dari lubang jarum dan berhasil membuktikan kualitasnya. Shofwan Al-Banna, mahasiswa kita yang kuliah di Jepang, memenangkan The 39th St. Gallen Symposium 2009, ajang bergengsi yang mempertemukan para pemimpin bisnis dan politik dari seluruh dunia dengan para calon pemimpin muda. Di bidang teknologi, pelajar asal Jawa Barat, Kurnia Jabbar dan Dirgantara Reksa, menyabet emas dalam International Science and Technology Exhibition 2008 setelah berhasil menciptakan perangkat lunak Virtual Doctor yang diyakini berpotensi menggantikan peran dokter di kemudian hari. Mereka bukti nyata adanya SDM Indonesia yang berkualitas dan diakui dunia. Mereka selayaknya mendapat perhatian istimewa dari pemerintah dan media massa, misalnya dijadikan ikon SDM Indonesia. Sebab dalam kondisi krisis multidimensi ketika kebanyakan pemimpin sulit diteladani karena reputasinya yang sarat korupsi, justru anak-anak bangsa seperti Shofwan yang menjadi penyelamat harga diri kita sebagai bangsa yang bermartabat.

Keberadaan mereka sebagai ikon kebanggaan sangat dibutuhkan untuk mengembalikan percaya diri masyarakat kita, menumbuhkan ‘rasa memiliki’ terhadap SDM sendiri. Ikonisasi sangat mungkin ditempuh untuk mewujudkannya, mengingat kesadaran manusia berkerja menurut prinsip imaji. Jean Paul Sartre (1972), seorang eksistensialis, mengungkapkan bahwa imaji ialah cara suatu obyek menampilkan dirinya dalam kesadaran manusia. Berdasarkan hal ini, imaji-imaji kesadaran masyarakat kita juga bisa dikondisikan melalui ikon SDM Indonesia yang berkualitas. Ikon menjadi simbol bagi kebangkitan SDM Indonesia. Sehingga masyarakat bisa langsung mencontoh SDM Indonesia seperti apa yang ideal untuk ditiru.

Selain itu kita juga beruntung karena memiliki pemimpin-pemimpin besar di masa lalu yang figurnya sudah diakui dunia internasional : dwitunggal Soekarno-Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan segenap tokoh-tokoh lainnya. Mereka juga mesti kita ‘hidupkan kembali’ di hari ini ke tengah-tengah masyarakat dalam wujud ikon. Ikonisasi para pemimpin terdahulu memang sudah dilakukan oleh Orde Baru sebagai wujud penghormatan terhadap pahlawan. Namun itu masih dalam bentuk yang eksklusif –ikon dalam wujud tugu, patung atau potret dengan pose gagah-berwibawa hanya membuat orang terkenang padanya di momen-momen tertentu saja: 17 Agustus, Sumpah Pemuda. Selebihnya mereka berpaling lagi pada ikon-ikon kompetitor yang sudah lebih dalam merasuki kesadaran mereka ; Bob Marley dengan mariyuana, John Lennon, Kangen Band atau Albert Einstein –ikon ilmuwan seperti Einstein memang mendidik dalam pengembangan SDM Indonesia, namun tidak dalam ‘semangat nasionalisme’.

Bagaimana bila ikon-ikon SDM Indonesia yang berkualitas itu kita buat saja dalam bentuk yang inklusif? Saya pernah bermain ke sebuah SMA Fransiskus ; umat Nasrani ternyata cerdik dalam mendekatkan anak-anak mereka dengan-Nya, caranya yaitu memajang gambar-gambar Yesus dalam wujud petani, tukang pos, guru bahkan seniman pemain gitar yang karakternya secara ke-kini-an lebih akrab dengan anak muda. Kenapa kita tidak bisa melakukan hal serupa terhadap Bung Karno, Hatta, Ki Hajar Dewantara dan lain-lain? Misalnya ikon Bung Karno sedang memperbaiki sepeda, Bung Hatta sedang berolahraga atau berangkat ke kantor sebagaimana aktivitas kita di masa kini. Sehingga masyarakat kita akan lebih akrab dengan mereka, juga merasakan kebanggaan sebagai orang Indonesia.

Ini merupakan langkah sederhana untuk memproyeksikan kesadaran masyarakat Indonesia akan keberadaan potensi SDM-nya sendiri. Ikonisasi yang inklusif bernilai lebih kreatif, sesuai dengan kondisi masyarakat di ke-kini-an. Sehingga dengan sendirinya pula kebanggaan dan rasa percaya diri itu akan kembali muncul. Tujuan utama ikonisasi SDM Indonesia yang berkualitas ialah agar kebanggaan kita sebagai orang Indonesia tidak lagi bertumpu pada kekayaan alam semata, melainkan pada potensi dalam diri sebagai manusia merdeka.

Memperteguh Nilai-Nilai Transedental sebagai Modal SDM Indonesia

Seperti Cina, budaya masyarakat kita juga sangat erat dengan nilai-nilai transedental : menjunjung tinggi keluhuran nenek moyang, teguh beragama, mencintai alam sekitar. Semestinya kita menyadari hal ini sebagai potensi. Sebab kita tahu bahwa modernisasi-globalisasi yang kedatangannya seperti air bah, perkembangannya bukan tanpa masalah. Jauh-jauh hari Nietzsche sudah menghimbau dengan seruan, “Tuhan sudah mati!” –Abdul Hadi W.M. (2003) meyakini bahwa yang dimaksud Nietzsche bukanlah Tuhan itu tiada, melainkan manusia-manusia modern semakin hampa jiwanya karena kehilangan nilai-nilai transedental.

Sebagai contoh, di negara seperti India memang kerap terjadi korban meninggal dunia akibat kelaparan. Namun yang paling mengerikan bukan itu, tapi meningkatnya kasus bunuh diri di negara-negara Eropa yang berlimpah harta. Tingkat stress manusia di sana ternyata relatif tinggi, ketahanan jiwa mereka lemah. Sedangkan bangsa Timur, seperti Indonesia, ternyata ‘lebih modern’ dalam mengendalikan kejiwaannya. Dikotomi Barat-Timur ini diperlukan demi menjaga karakter bangsa meski kita terbuka terhadap nilai-nilai humanisme universal. Tujuannya agar kita tetap memiliki posisi tawar (bargaining position) yang sejajar –sebab kita masih memiliki ‘apa-apa yang telah hilang’ dari bangsa-bangsa maju di dunia Barat.

Tantangan untuk tetap bersiteguh dalam nilai-nilai transedental di masa kini memang berat. Karena wabah kehampaan jiwa manusia modern bersumber dari masalah klasik, pertentangan sains dan agama. Sejak Copernicus mengungkap bahwa matahari adalah pusat, Darwin melahirkan teori evolusi, hingga Hawking baru-baru ini merilis teorinya soal penciptaan alam semesta tanpa keterlibatan Tuhan, lambat-laun kepercayaan manusia akan nilai-nilai transedental semakin gamang. Iman manusia terombang-ambing dalam situasi absurd. Nilai-nilai transedental yang mengakar dalam masyarakat kita pun seakan-akan mulai tercerabut.

Namun masih ada kabar gembira untuk kita sebagai bangsa Timur dibalik muramnya abad kontemporer ; Yin-Yang sebagai iman keseimbangan hidup bangsa Cina makin banyak digandrungi masyarakat Barat ; agama Islam yang kerap dicap ‘agama teroris’ oleh pemerintah Amerika Serikat, Inggris dan Perancis, malah semakin mendapat tempat di hati masyarakatnya, terlebih lagi di Jerman. Ini membuktikan bahwa manusia modern tidak bisa hidup dengan hanya makan uang dan tidur bersama robot. Kenyataan ini sudah cukup bagi kita untuk optimis dalam menentukan arah pembangunan SDM di masa kini. Kita melengkapi diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi semata-mata untuk menunjang eksistensi ‘bangsa berketuhanan’ Indonesia kita. Sehingga kita tidak perlu minder di hadapan bangsa-bangsa lain yang lebih maju secara materiil dan teknologi, namun miskin secara moral dan spiritual.

Membenahi Pola Pengawasan Korupsi Sesuai Kondisi Riil di Indonesia

Kwik Kian Gie (2006) dalam P. Budi Santosa (2009) menyatakan bahwa korupsi beserta segala bentuk dan turunannya merupakan akar semua masalah bangsa. Sebelum korupsi berhasil diberantas secara signifikan, kita tidak dapat memecahkan masalah apa pun dengan memuaskan. Korupsi merupakan alasan mengapa anak-anak bangsa enggan meneladani para pemimpin sebagai ‘ayahnya’. Karena korupsi pula, sulit terbangun adanya saling pengertian antara rakyat-pemerintah dalam hubungan minoritas-mayoritas secara multikultural.

Korupsi merupakan kejahatan terstruktur. Bahkan struktur jaringannya sangat mungkin kompleks, yakni melibatkan banyak pihak di luar birokrasi itu sendiri ; mungkin saja ketua RT non-pegawai, kontraktor proyek, aparat kepolisian, jaksa dan hakim agung sekali pun. Menurut Klitgaard dalam Agus Muhamad (2003), cara meretas budaya korupsi yaitu dengan menangkap ‘ikan besar’ (koruptor kelas kakap) dan menggorengnya di depan umum yang diikuti dengan pengumuman perubahan-perubahan kebijakan untuk melawan korupsi, dengan harapan ‘ikan-ikan kecil’ akan takut untuk melakukan korupsi.

Teori ini sudah sering dipraktikkan di Indonesia, misalnya pada kasus Tommy Suharto, Bob Hasan hingga para debitor BLBI. Tapi untuk konteks negara Indonesia kita, saya meyakini teori ini tidak sepenuhnya berlaku. Penyebabnya ialah sifat penegakan hukum kita yang sangat galak bila menjebloskan ‘maling kecil’, tapi menjadi lembek ketika berhadapan dengan koruptor kelas kakap. Contohnya dalam kasus BLBI, dari 13 tersangka yang telah divonis penjara oleh hakim di tingkat pertama, banding, atau kasasi, hanya Hendrawan Haryono yang berhasil dijebloskan ke penjara. Dua terdakwa lainnya tidak langsung masuk ke bui. Dan yang paling menyedihkan adalah sembilan terdakwa melarikan diri ke luar negeri setelah dinyatakan bersalah dan divonis penjara oleh hakim pengadilan (Republika, 2006).

Kasus BLBI membuktikan bahwa teori menangkap ‘ikan besar’ justru menjadi boomerang bagi pemberantasan korupsi di negeri ini. Setelah menyadari bahwa “hukum Indonesia ternyata lumpuh ketika langit runtuh”, pegawai negeri rendahan sekali pun malah tambah percaya diri untuk bermain korupsi. Oleh karena itu, upaya penanggulangan korupsi tidak bisa hanya dititikberatkan pada tubuh birokrasi pemerintahan saja. Pengawasan kinerja aparat penegak hukum yang mengurus kasus korupsi juga sama pentingnya seperti yang dilakukan Indonesian Corruption Watch (ICW) selama ini atau Majalah Tempo yang berhasil mengungkap ‘rekening gendut polisi’. Dengan pengawasan yang lebih merata tanpa membedakan koruptor kelas besar-kecil, di dalam dan luar birokrasi pemerintahan, kita lebih berpeluang dalam menekan angka korupsi sehingga pembangunan SDM Indonesia bisa dioptimalkan, berbanding lurus dengan eksploitasi sumber daya alam di tanah air ini.

%d blogger menyukai ini: